July 31, 2025
CATATAN DAN REKOMENDASI PASAL-PASAL BERMASALAH DALAM RUU KUHAP
Dokumen ini merupakan hasil kajian kritis Koalisi Masyarakat Sipil terhadap rancangan akhir RUU KUHAP yang dibahas dalam Panja Komisi III DPR RI dan Pemerintah pada Juli 2025. Dalam catatan ini, diidentifikasi 25 poin krusial yang berpotensi melemahkan perlindungan hak asasi manusia dan memperbesar risiko penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan...
July 25, 2025
Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana
Dalam sistem peradilan pidana, upaya menemukan peristiwa kejahatan termasuk orang yang bertanggungjawab atas peristiwa kejahatan telah melibatkan penggunaan teknologi. Hal juga terkait dengan berkembangnya modus dan cara untuk melakukan kejahatan sehingga diperlukan berbagai upaya yang lebih sistematis untuk membuktikan adanya suatu peristiwa kejahatan dan juga menemukan orang atau sekelompok...
July 25, 2025
Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah menyadari pentinganya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pada Seminar Hukum Nasional II yang diadakan pada 1968 oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah dicanangkan pembentukan hukum acara pidana yang bersesuaian dengan hak asasi manusia. Berdasarkan hasil – hasil seminar...
July 25, 2025
Menilik Kesiapan RKUHAP: Memutus Rantai Pelanggaran Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaminan fair trial dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) seringkali terhambat oleh berbagai permasalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini. Kajian ini menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari praktik upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan yang...
July 24, 2025
Catatan YLBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil Terhadap Penyusunan RKUHAP
Pada 21 Juli 2025, YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan catatan kritis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI terkait pembahasan RKUHAP. Koalisi menyoroti bahwa proses legislasi RKUHAP berlangsung tergesa-gesa, minim transparansi, dan tidak membuka ruang partisipasi bermakna bagi publik. Hal ini menjadi ironi mengingat revisi KUHAP...
April 29, 2025
Rancangan Undang-undang tentang KUHAP
RUU KUHAP Versi ASPERHUPIKI ini merupakan rancangan undang-undang hukum acara pidana alternatif yang disusun untuk menggantikan KUHAP 1981, dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia, modernisasi teknologi, serta penguatan prinsip due process of law. RUU ini memperkenalkan inovasi kunci seperti pengawasan ketat terhadap upaya paksa oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, perluasan perlindungan...
April 29, 2025
Penjelasan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana
Penjelasan RKUHAP Versi Masyarakat Sipil ini memperinci dan memperjelas rancangan pembaruan hukum acara pidana yang diajukan oleh jaringan masyarakat sipil Indonesia. Dokumen ini menjabarkan prinsip-prinsip dasar RKUHAP, seperti penguatan asas praduga tak bersalah, perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban, serta peran sentral Hakim Komisaris dalam mengawasi upaya paksa....
April 29, 2025
Usulan Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Versi Masyarakat Sipil
Usulan Draf RKUHAP Versi Masyarakat Sipil adalah rancangan hukum acara pidana alternatif yang diinisiasi oleh jaringan masyarakat sipil Indonesia. Draf ini menawarkan reformasi mendasar terhadap KUHAP lama, dengan menekankan prinsip perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas aparat hukum, akses keadilan bagi korban, dan kontrol ketat terhadap upaya paksa. Salah satu...
April 29, 2025
Usulan Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Versi Masyarakat Sipil)
Usulan Naskah Akademik RKUHAP Versi Masyarakat Sipil ini merupakan inisiatif reformis dari masyarakat sipil untuk merespons stagnasi dan kelemahan struktural dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berlaku sejak 1981. Dokumen ini menawarkan pendekatan baru terhadap hukum acara pidana Indonesia dengan berlandaskan prinsip due process of law...
April 29, 2025
Briefing Paper KUHAP Seri 3: Hak Tersangka dan Terdakwa dalam RUU KUHAP
Briefing Paper KUHAP Seri 3: Hak Tersangka dan Terdakwa dalam RUU KUHAP mengangkat isu sentral dalam reformasi hukum acara pidana: bagaimana memastikan perlindungan hak-hak dasar tersangka dan terdakwa secara efektif sejak awal proses hukum. Dokumen ini menyoroti pentingnya akses terhadap pendampingan hukum, hak untuk diam, perlindungan terhadap penyiksaan, serta...
- 1
- 2
-
tes
-
Rapat Dengar Pendapat Rakyat Akademisi dan Praktisi Menggugat RKUHAP 2025: Revisi KUHAP untuk siapa?
-
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHAP Meminta DPR Kembali Membuka Pembahasan RKUHAP secara Substansi, tidak Tergesa-gesa dan Melakukan Partisipasi Publik yang ‘Bermakna’
-
INDONESIA: Amendment of Criminal Procedure Code Must Address Existing Violations and Strengthen the Accountability and Redress Mechanisms for Victims
-
Menggugat Ketidaksinkronan RKUHAP 2025 dan Antiklimaks Reformasi Hukum Pidana
