March 4, 2024
KUHAP saat ini memiliki banyak kelemahan
Lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum, maraknya penyalahgunaan wewenang, serta minimnya transparansi dalam proses hukum.
March 4, 2024
RKUHAP telah ditetapkan sebagai RUU usulan DPR
Pada 18 Februari 2025, DPR menetapkan RKUHAP dalam rapat paripurna, namun transparansi dalam pembahasannya masih dipertanyakan.
March 4, 2024
Revisi KUHAP sebagai Solusi Struktural Pengentasan Masalah Penegakan Hukum
Sistem peradilan pidana yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan fondasi negara hukum yang demokratis. Sayangnya, realita di Indonesia menunjukkan masih banyak praktik penegakan hukum yang mencederai prinsip-prinsip dasar tersebut. Revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) menjadi langkah penting dan mendesak untuk menjawab persoalan struktural...
-
RUU KUHAP Gagal Memperbaiki Masalah Besar Polisi dan Peradilan Pidana: Hentikan Tuduhan Hoaks kepada Masyarakat, Tunda Pemberlakuan KUHAP Baru
-
PRESIDEN MESTI TARIK DRAF RUU KUHAP
-
Permohonan Klarifikasi dan Jawaban atas Masukan Koalisi Masyarakat Sipil Terhadap Draf RKUHAP
-
RUU KUHAP Tidak Perlu Dikebut untuk Kejar Tayang Pemberlakuan KUHP Baru
-
Antara KUHP Baru, Terpidana Mati dan RKUHAP: Jalan Setapak Hapus Hukum
