August 26, 2025
Antara KUHP Baru, Terpidana Mati dan RKUHAP: Jalan Setapak Hapus Hukum
Jakarta – Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan diberlakukan awal Januari 2026 memerlukan kompatibilitas hukum acara yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan lebih dari 40 tahun lalu melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembahasan reformasi KUHAP saat ini...
July 22, 2025
Rapat Dengar Pendapat Rakyat Akademisi dan Praktisi Menggugat RKUHAP 2025: Revisi KUHAP untuk siapa?
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP Rapat Dengar Pendapat Rakyat Akademisi dan Praktisi Menggugat RKUHAP 2025: Revisi KUHAP untuk siapa? Depok, 21 Juli 2025 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyelenggarakan agenda pertemuan akademisi dan praktisi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 21 Juli 2025. Agenda...
July 22, 2025
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHAP Meminta DPR Kembali Membuka Pembahasan RKUHAP secara Substansi, tidak Tergesa-gesa dan Melakukan Partisipasi Publik yang ‘Bermakna’
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP “DRAF RKUHAP MASIH BANYAK CATATAN DAN JUSTRU BERPOTENSI MENIMBULKAN MASALAH-MASALAH BARU SECARA SERIUS: KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI KUHAP MEMINTA DPR KEMBALI MEMBUKA PEMBAHASAN SECARA SUBSTANSI, TIDAK TERGESA-GESA DAN MELAKUKAN PARTISIPASI PUBLIK YANG ‘BERMAKNA’” Senin, 21 Juli 2025, Komisi III...
July 18, 2025
INDONESIA: Amendment of Criminal Procedure Code Must Address Existing Violations and Strengthen the Accountability and Redress Mechanisms for Victims
[Joint Statement] INDONESIA: Amendment of Criminal Procedure Code Must Address Existing Violations and Strengthen the Accountability and Redress Mechanisms for Victims GENEVA, Switzerland (17 July 2025) – The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) and the undersigned organizations call on the government of Indonesia to immediately halt...
July 18, 2025
Menggugat Ketidaksinkronan RKUHAP 2025 dan Antiklimaks Reformasi Hukum Pidana
Pernyataan Sikap Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia 1 PERNYATAAN SIKAP FORUM DOSEN HUKUM PIDANA INDONESIA “Menggugat Ketidaksinkronan RKUHAP 2025 dan Antiklimaks Reformasi Hukum Pidana” Kami, para dosen hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dengan ini menyampaikan keprihatinan dan penolakan tegas terhadap proses dan substansi Rancangan Kitab Undang-Undang...
-
Antara KUHP Baru, Terpidana Mati dan RKUHAP: Jalan Setapak Hapus Hukum
-
tes
-
Rapat Dengar Pendapat Rakyat Akademisi dan Praktisi Menggugat RKUHAP 2025: Revisi KUHAP untuk siapa?
-
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi KUHAP Meminta DPR Kembali Membuka Pembahasan RKUHAP secara Substansi, tidak Tergesa-gesa dan Melakukan Partisipasi Publik yang ‘Bermakna’
-
INDONESIA: Amendment of Criminal Procedure Code Must Address Existing Violations and Strengthen the Accountability and Redress Mechanisms for Victims
