[Joint Statement] INDONESIA: Amendment of Criminal Procedure Code Must Address Existing Violations and Strengthen the Accountability and Redress Mechanisms for Victims GENEVA, Switzerland (17 July 2025) – The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) and the undersigned organizations call on the government of Indonesia to immediately halt...
Pernyataan Sikap Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia 1 PERNYATAAN SIKAP FORUM DOSEN HUKUM PIDANA INDONESIA “Menggugat Ketidaksinkronan RKUHAP 2025 dan Antiklimaks Reformasi Hukum Pidana” Kami, para dosen hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dengan ini menyampaikan keprihatinan dan penolakan tegas terhadap proses dan substansi Rancangan Kitab Undang-Undang...
Depok, 15 Juli 2025 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyelenggarakan acara “Dengar Cerita Korban: Revisi KUHAP untuk Siapa? #TolakRKUHAP”, sebuah forum inquiry korban yang menghadirkan langsung cerita dari para korban ketidakadilan sistem peradilan pidana. Acara ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para korban sistem peradilan pidana yang...
[RILIS PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP] Koalisi Menuntut Sembilan Materi Krusial dalam RUU KUHAP Dibahas Secara Mendalam dan Tidak Buru-Buru Setelah menggelar konferensi pers terkait dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), Komisi III DPR RI kemudian pada 24 Maret menyelenggarakan serangkaian kegiatan Rapat Dengar Pendapat...
Pada Selasa, 8 April 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menghadiri diskusi informal dengan undangan yang dikirim langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI kepada beberapa anggota Koalisi. Pertemuan tersebut bertempat di ruang rapat Komisi III, Nusantara 2 DPR-RI. Hanya dihadiri oleh Ketua Komisi III dan Badan Keahlian...