October 2, 2025
Permohonan Klarifikasi dan Jawaban atas Masukan Koalisi Masyarakat Sipil Terhadap Draf RKUHAP
Hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengajukan surat permohonan jawaban atau klarifikasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Sekretariat Negara RI. Permohonan ini adalah bagian dari prinsip partisipasi bermakna warga negara untuk memastikan partisipasi warga...
September 29, 2025
RUU KUHAP Tidak Perlu Dikebut untuk Kejar Tayang Pemberlakuan KUHP Baru
Dalam rapat kerja Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI pada 18 September 2025, Wamenkum RI memberikan pernyataan bahwa apabila KUHAP Baru belum disahkan saat KUHP Baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026 maka seluruh tahanan di kepolisian dan kejaksaan bisa dibebaskan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP memandang bahwa...
August 26, 2025
Antara KUHP Baru, Terpidana Mati dan RKUHAP: Jalan Setapak Hapus Hukum
Jakarta – Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan diberlakukan awal Januari 2026 memerlukan kompatibilitas hukum acara yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan lebih dari 40 tahun lalu melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembahasan reformasi KUHAP saat ini...
-
Permohonan Klarifikasi dan Jawaban atas Masukan Koalisi Masyarakat Sipil Terhadap Draf RKUHAP
-
RUU KUHAP Tidak Perlu Dikebut untuk Kejar Tayang Pemberlakuan KUHP Baru
-
Antara KUHP Baru, Terpidana Mati dan RKUHAP: Jalan Setapak Hapus Hukum
-
tes
-
Rapat Dengar Pendapat Rakyat Akademisi dan Praktisi Menggugat RKUHAP 2025: Revisi KUHAP untuk siapa?
