Usulan Naskah Akademik RKUHAP Versi Masyarakat Sipil ini merupakan inisiatif reformis dari masyarakat sipil untuk merespons stagnasi dan kelemahan struktural dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berlaku sejak 1981. Dokumen ini menawarkan pendekatan baru terhadap hukum acara pidana Indonesia dengan berlandaskan prinsip due process of law dan restorative justice, menuntut pembaruan menyeluruh dalam penegakan hukum yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada hak asasi manusia.
Naskah ini menyoroti 21 masalah krusial dalam sistem peradilan pidana—dari penangkapan sewenang-wenang, lemahnya perlindungan hak tersangka dan korban, hingga dominasi aparat penegak hukum tanpa mekanisme kontrol yudisial yang memadai. Salah satu inovasi kunci adalah pengusulan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai bentuk pengawasan aktif atas upaya paksa negara. Naskah ini adalah peta jalan menuju pembaruan KUHAP yang memihak pada keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.