Rancangan Undang-undang tentang KUHAP

Penjelasan RKUHAP Versi Masyarakat Sipil ini memperinci dan memperjelas rancangan pembaruan hukum acara pidana yang diajukan oleh jaringan masyarakat sipil Indonesia. Dokumen ini menjabarkan prinsip-prinsip dasar RKUHAP, seperti penguatan asas praduga tak bersalah, perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban, serta peran sentral Hakim Komisaris dalam mengawasi upaya paksa. Setiap pasal diterangkan dengan rinci untuk menegaskan pentingnya due process of law, akuntabilitas aparat, dan peradilan yang adil serta tidak diskriminatif.

Penjelasan ini menekankan bahwa pembaruan KUHAP bukan sekadar teknis prosedural, melainkan perubahan paradigma: dari sistem yang represif menjadi sistem yang melindungi martabat manusia. Dengan memperjelas setiap ketentuan dalam draf RKUHAP, dokumen ini menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum yang mendukung reformasi hukum acara pidana Indonesia yang lebih demokratis dan berbasis hak asasi manusia.