Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan momen penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang berpihak pada hak asasi manusia dan keadilan sosial. Sayangnya, berbagai revisi yang diusulkan dalam RUU KUHAP hingga kini masih menyisakan banyak persoalan—mulai dari lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan, terbatasnya akses bantuan hukum, hingga masih dominannya pendekatan status quo yang mengabaikan keadilan substantif.
Melalui dua dokumen penting—Kertas Kebijakan R-KUHAP oleh KontraS dan LBH Jakarta, serta Briefing Paper RUU KUHAP oleh Komite KUHAP—masyarakat sipil menyuarakan kritik tajam dan alternatif progresif atas rancangan yang diajukan pemerintah. Kedua dokumen ini menjadi dasar bagi advokasi dan gerakan kolektif untuk mendesak KUHAP baru yang lebih adil, partisipatif, dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM internasional.