Skip to content

Reformasi
KUHAP

Bergerak bersama untuk hukum acara pidana yang berkeadilan dan menjunjung Hak Asasi Manusia

Gabung Sekarang!
Urgensi KUHAP
Kenapa KUHAP jadi pembahasan penting tahun ini? Apa dampaknya?
RKUHAP resmi diajukan DPR sebagai RUU pada 18 Februari 2025. Padahal, wacana reformasi ini sudah bergulir sejak 2009 namun selalu gagal karena kurangnya komitmen politik dan pembahasan yang terburu-buru.
KUHAP adalah pijakan hukum yang mengatur batas-batas kekuasaan negara terhadap warga—termasuk soal penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga akses bantuan hukum.
Di lapangan, praktik kekerasan, pemerasan, dan kriminalisasi oleh aparat penegak hukum masih sering terjadi. Sayangnya, KUHAP saat ini belum cukup kuat untuk mencegah dan menindak penyimpangan tersebut.
Tanpa revisi, aparat penegak hukum tetap sulit untuk diawasi. Reformasi KUHAP dibutuhkan untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada korban pelanggaran.
KUHAP harus disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan konvensi HAM yang telah diratifikasi Indonesia.

Kenapa Reformasi KUHAP Sangat Penting?

Data LBH Jakarta dan Mappi FHUI mencatat lebih dari 44.000 berkas perkara hilang di kepolisian selama 2012–2014.
Meski reformasi KUHAP ingin memperkuat peran jaksa, tanpa transparansi dan pengawasan, praktik hilangnya kasus tetap bisa terjadi.
Fakta ini menunjukkan bahwa sinergi antar aparat penegak hukum saat ini masih lemah dan berdampak buruk bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.
Gabung!

Gabung Sekarang untuk Berjuang Mereformasi KUHAP

Kamu bisa berkontribusi dalam Reformasi KUHAP dengan cara: